Bertempat di ruang Sadewa balaikota Yogyakarta, Selasa 9 Juni 2020 Association of Resiliency Movement (ARM) Indonesia mengadakan audiensi dengan Wakil Walikota Yogyakarta yang sekaligus juga ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Yogyakarta. Audiensi diadakan dalam rangkaian penanganan wabah pandemic virus Covid-19 yang saat ini sudah memasuki new normal (pembaruan normal).
Kampung bakoh menjadi topik dalam audiensi tersebut, hal ini karena sejak awal ditetapkan status mulai dari RT hingga RW di Kota Yogyakarta secara mandiri membentuk satgas Covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.
ARM Indonesia sebagai perkumpulan berbadan hukum juga melakukan dengan operasi Jogja Bakoh yang melakukan layanan semprot disinfektan, promosi kesehatan, layanan konsultasi kesehatan, layanan konsultasi psikologi dan membagikan gratis cairan disinfektan. Disela perjalanan layanan Jogja Bakoh ARM melakukan dampingan untuk beberapa kampung untuk penguatan kapasitas satgas Covid-19, dengan nama program “Kampung Bakoh”
Kampung Bakoh merupakan system berbasis masyarakat yang dibangun atas prakarsa dan partisipasi mandiri rakyat untuk mengurangi penyebaran pandemic virus Covid-19. Dengan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protocol kesehatan lainnya serta dampak dari pandemic tidak hanya pada masalah kesehatan saja, tetapi juga merambah sampai masalah ekonomi, pendidikan, kedaulatan pangan, social, budaya, keamanan dan sector lainnya.
Prakarsa dan partisipasi mandiri rakyat dilakukan secara gotong-royong mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga desa (kelurahan). Sistem kampung bakoh ini dibuat untuk mensinergikan antar kampung yang sudah membentuk satgas covid di lingkungannya dengan komunikasi dan monitoring bersama melalui gugus tugas covid tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi.
Audiensi ini dihadiri Dewan Eksekutif Nasional ARM dan jajaranya, perwakilan dari forum Organisasi Masyarakat Sipil Jogjakarta, Perwakilan dari Suryo Bakoh RT 09, Kepala pelaksanana BPBD Kota Yogyakarta, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, biro Hukum dan Wakil Walikota Yogyakarta. Kesimpulan dari audiensi tersebut adalah akan ditindaklanjuti dan pendalaman bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta untuk penanganan covid-19.