Klaster Nasional Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia

Meningkatnya kejadian bencana di Indonesia memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi. Peran dan kontribusi bantuan kemanusiaan internasional semakin besar pada setiap kejadian bencana skala besar maupun medium yang terjadi di Indonesia.

Koordinasi yang kurang efektif dalam penanganan tanggap darurat yang melibatkan bantuan internasional menyebabkan seringnya terjadi overlap dan tidak mengatasi gap yang ada.

Belum adanya mekanisme dalam aktivasi klaster kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia menjadi salah satu penyebab masih lemahnya koordinasi ketika terjadi bencana.

Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 tahun 2015 tentang klaster nasional penanggulangan bencana dibentuklah 8 klaster nasional dalam penanggulangan bencana yang dapat dirincikan sebagai berikut :

  1. Klaster Kesehatan.

Tugasnya: Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi yang berkualitas, Pelayanan Kesehatan Gizi, Pengelolaan Obat Bencana, Penyiapan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana, Penatalaksanaan Korban Mati, Pengelolaan Informasi dibidang Kesehatan.

  • Koordinator : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  • Wakil Koordinator : Pusat Kedokteran, Kepolisian Republik Indonesia.
  1. Klaster Pencarian dan Penyelamatan.

Tugasnya: Mengerahkan, Mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif, Pengelolaan Informasi dibidang Pencarian dan Penyelamatan.

  • Koordinator : Direktur Operasi dan Pelatihan, BASARNAS
  • Wakil Koordinator : Wakil Asisten Operasi, Tentara Nasional Indonesia.
  1. Klaster Logistik.

Tugasnya: Pengadaan barang, sandang, permakanan dan peralatan, Bea Cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negri/impor), Penyimpanan/Pergudangan, Distribusi Logistik, Keamanan Logistik, Pengelolaan Informasi dibidang Logistik.

  • Koordinator : Direktur Logistik, BNPB.
  • Wakil Koordinator : Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial.
  1. Klaster Pengungsian dan Perlindungan.

Tugasnya: Penyiapan Dapur Umum, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Gender, Tempat Pengungsian, Keamanan, Manajemen Pengungsian dan Penyiapan Hunian Sementara, Perlindungan Kelompok Rentan, Pengelolaan Informasi dibidang Pengungsian dan Perlindungan.

  • Koordinator: Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial.
  • Wakil Koordinator : Asisten Operasi, Kepolisian Republik Indonesia.
  1. Klaster Pendidikan.

Tugasnya: Pelayanan Belajar Mengajar Formal dan Informal, Penyiapan Sekolah Darurat, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Anak Dewasa, Kerohanian, Pengelolaan Informasi dibidang Pendidikan.

  • Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jendral, Kementerian Pendidikan.
  • Wakil Koordinator : Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
  1. Klaster Sarana dan Prasarana.

Tugasnya: Pembersihan puing-puing/debris clearance, Penyediaan Alat Transportasi, Telekomunikasi dan Energi, Penyediaan Hunian Tetap, Penyediaan Air dan Sanitasi, Pengelolaan Informasi dibidang Sarana dan Prasarana.

  • Koordinator : Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
  • Wakil Koordinasi : Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
  1. Klaster Ekonomi.

Tugasnya: Pengelolaan Sektor Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas, dan Air Minum, Industri Pengolah, Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa dan Pertanian, serta Pengelolaan Informasi dibidang Ekonomi.

  • Koordinator : Sekretaris Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian
  • Wakil Koordinator : Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  1. Klaster Pemulihan Dini.

Tugasnya: Penguatan Kapasitas pemerintah pusat/daerah untuk koordinasi, Revitalisasi fungsi pemerintah desa/camat/kabupaten/kota/provinsi, Pemulihan Layanan Publik, Sarana Pendukung kepemerintahan, Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Pendanaan, Pengelolaan Informasi dibidang Pemulihan Dini.

  • Koordinator : Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri.
  • Wakil Koordinator : Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.
Posted in Berita.

Leave a Reply

Your email address will not be published.